Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

RESUME SEJARAH KELAS XII



BAB I ORDE BARU                   

  1. Menguatnya Peran Negara dalam Kehidupan Masyarakat
  2. Pertumbuhan dan Mobilitas Penduduk
  3. Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi
  4. Respon Masyarakat Indonesia terhadap Perubahan Dunia Kearah Globalisasi Dibidang Teknologi
  5. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Penjelasan
1.                  Menguatnya Peran Negara dalam Kehidupan Masyarakat
1.                  Pada tanggal 23 Februari 1967 hari Kamis Pukul 19.30 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan Negara kepada Jendral Soeharto selaku pengemban TAP MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Pengemban Super Semar.
2.                  Tanggal 7-12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan siding istimewa yang menghasilkan ketetapan TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta pengangkatan Jendral Pada Soeharto sebagai pejabat Presiden RI sampai terpilihnya MPR.
3.                  Pada tanggal 12 Maret 1967 Jendral Soeharto diambil sumpah dan dilantik sebagai Presiden RI.
4.                  Pemerintah orde baru menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai.
5.                  Instrument politik adalah alat hegomoni yng penting sekali bagi Negara.
6.                  Beberapa instrument politik sebagai bukti perang besar dan kontrol besar Negara terhadap rakyat adalah sebagai berikut:
1.                  Penataran P4
1.                  Setelah terjadinya traedi-tragedi 30 S/PKI 1965 Presiden Soeharto menganjurkan agar pancasila di satu tafsirkan.
2.                  Pada Dies Natalis UGM 1974 Presiden Soeharto menganjurkankembali agar pancasila di satu tafsirkan.
3.                  Sebagai tindak lanjut dibentuklah panitia lima dengan anggota sebagai berikut:
1.                  Moh. Hatta sebagai Ketua
2.                  Ahmad Soebardjo
3.                  Pringgodigdo
4.                  Sunaryo
5.                  Maramis
6.                  Tugas panitia lima adalah merumuskan tafsirkan pancasila, hasil karyanya diberi nama uraian pancasila (Eka Prasetia Panca Karsa).
7.                  TAP MPR No II/MPR/1987 tentang P4.
8.                  Tujuan penataran P4 untuk membentuk manusia pancasila. Manusia pancasila adalah manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan pancasila.
9.                  Konsisten adalah setia pada apapun yang diyakini benar dan adil. Konsekuen adalah kemampuan menghadapi konsekuen/akibat dari sikap laku dengan tabah, sabar, tawakal, bertanggung jawab.
10.              Penataran P4 pertama kali dibuka Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober 1978.
11.              Penataran P4 ditunjukkan kepada kalangan PNS, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum.
12.              Dwi Fungsi ABRI
1.                  Gagasan dwi fungsi ABRI adalah Jendral Nasution.
2.                  Konsep dasar dwi fungsi ABRI dilatarbelakangioleh kenyataan sejarah bahwa ABRI adalah tentara pejuan dan pejuang tentara.
3.                  Konsep dasar dwi fungsi ABRI adalah jalan tengah.
4.                  Konsep dwi fungsi ABRI terlihat dari pidato jalan tengah Jendral Nasution. Menurut Nasution, ABRI bukan sekedar alat sipil seperti di Negara barat juga bukan rezim militer yang mendonasi kekuasaan Negara melainkan salah satu banyak kekuatan dalam masyarakat.
5.                  Anggota TNI dan Polri banyak menduduki jabatan politik, dari jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, hingga ke Lurah/Desa.
6.                  Peran ganda ABRI (Dwi Fungsi ABRI) sebagai berikut:
1.                  Sebagai peran hankam
2.                  Sebagai peran social politik
3.                  Munculnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan dwi fungsi ABRI, sebagai berikut:
1.                  Dwi fungsi ABRI merupakan wujud dari militerisme.
2.                  Dwi fungsi ABRI sebagai interferensi militer dari intimidasi dan legimitasi militer untuk melakukan control terhadap masyarakat.
3.                  Dwi fungsi ABRI ditafsirkan sebagai dwi kekuasaan ABRI.
4.                  Dwi fungsi ABRI ditafsirkan dwi pengabdian ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5.                  Pemilu
1.                  Pemilu adalah suatu proses bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang di DPR/MPR baik ditingkat daerah maupun pusat.
2.                  Tanggal 23  Mei 1970 Presiden mengeluarkan keputusan No 34 tentang peserta pemilu dan anggota DPR/DPRD.
3.                  Tahun 1971 pemerintah mengeluarkan gagasan penyederhanaan parpol dengan melakukan pengelompokanparpol, sebagai berikut:
1.                  Kelompok persatuan pembangunan (NU, Parmusi, PSSI, RI).
2.                  Kelompok demokrasi pembangunan (Partai Katolik, Parpindo, PNI, PKI).
3.                  Golongan Karya.
4.                  Tahun 1973 parpol-parpol melakukan fungsi, sebagai berikut:
1.                  Tanggal 5 Januari 1973 kelompok persatuan pembangunan berganti nama menjadi P3.
2.                  Tanggal 10 Januari 1973 kelompok demokrasi pembanguna berganti nama menjadi PDI.

3.                  Pertumbuhan dan Mobilitas Penduduk
Guna melancarkan pembangunan nasional pemerintah orde baru merumuskan kebijakan ekonomi sebagai berikut:
1.                  Kebijakan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Negara dan kesejahteraan penduduk.
2.                  Arah dan kebijakan ekonomi; diarahkan pada pembangunan di segala bidang.
3.                  Pelaksanaan pembangunan orde baru bertumpu pada program yang disebut trilogi pembangunan, sebagai berikut:
1.                  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.                  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.                  Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
4.                  Asas-asas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru, sebagai berikut:
1.                  Asas manfaat
2.                  Asas usaha bersama
3.                  Asas demokrasi
4.                  Asas adil dan rata
5.                  Asas prikehidupan dalam keseimbangan
6.                  Asas kesadaran hokum
7.                  Asas kepercayaan diri
8.                  Pola dasar pembangunan nasional yang menjadi perhatian, sebagai berikut:
1.                  Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
2.                  Kedudukan geografi
3.                  Sumber kekayaan alam
4.                  Jumlah penduduk
5.                  Modal rohani dan mental
6.                  Modal budaya
7.                  Potensi efektif bangsa
8.                  Angkatan bersenjata
9.                  Faktor-faktor dominan untuk mencapai tujuan pembangunan, sebagai berikut:
1.                  Faktor demografi dan sosial budaya
2.                  Faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi
3.                  Faktor klimatologi
4.                  Faktor flora dan fauna
5.                  Faktor kemungkinan pengembangan
6.                  Pola umum pembangunan jangka panjang 25-30 tahun dilaksanakan melalui pelita, sebagai berikut:
1.                  Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)
1.                  Tujuan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar pembangunan berikutnya.
2.                  Sasaran yang hendak dicapai adalah sandang, pangan, papan, prasarana, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
3.                  Hasil-hasil yang dicapai Pelita I, sebagai berikut:
1.                  Dibidang pertanian; produksi beras meningkat.
2.                  Dibidang industri; dibangun industry pupuk, semen dan tekstil.
3.                  Dibidang perhubungan; dilakukan perbaikan jalan yang sangat memuaskan.
4.                  Dibidang kelistrikan; dibangun PLTA di Karangkates, Riam Kanan, Selorejo, serta dibangun PLTU di Tanjung Priuk dan Ujung Pandang.
5.                  Dibidang pendidikan; dilakukan pembagian buku 63,5 juta untuk guru dan murid, pembangunan gedung 6.000 gedung SD, mengangkat pegawai, guru 57.740, pembangunan pusat pelatihan, rehabilitasi sekolah kejuruan dan penataran tenaga pengajar.
6.                  Pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil dalam pembangunan (Parasamia Purnakarya Nugraha).
7.                  Pada tanggal 12-25 Maret 1973 MPR berhasil menetapkan GBHN dengan TAP No IX/MPR/1973 dan pengankatan Soeharto sebagai Presiden serta pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden dengan TAP No XI/MPR/1973.
8.                  Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979)
1.                  Yang menjadi sasaran Pelita II yang hendak dicapai adalah ketersediaannya sandang, pangan, papan, prasarana, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.
2.                  Hasil-hasil yang dicapai Pelita II, sebagai berikut:
1.                  Dibidang pengairan; telah dibangun jaringan irigasi kurang lebih 500.000 ha.
2.                  Dibidang industri; telah terjadi kenaikan produksi, kerajinan rakyat, industri kecil,, industri menengah, industri besar, dan produksi tekstil meningkat serta produksi semen mengalami kenaikan.
3.                  Dibidang perhubungan; telah dilakakan rehabilitasi jalan sepanjang 8.000 km, jembatan 21.000 m, serta pembuatan jalan baru dan jembatan sepanjang 850 km dan 6.500 m.
4.                  Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
1.                  Pelita III menekankan pada trilogi pembangunan.
2.                  Asas pemerataan dituangkan kedalam 8 jalur pemerataan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
1.                  Pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat (sandang, pangan, papan).
2.                  Pemerataan kesehatan dan pendidikan.
3.                  Pemerataan kesempatan kerja.
4.                  Pemerataan pembagian pendapatan.
5.                  Pemerataan kesempatan berusaha.
6.                  Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
7.                  Pemerataan penyebaran pembangunan di tanah air.
8.                  Pemerataan memperoleh keadilan.
9.                  Pada tahun 1982 diselenggarakan dan pada tanggal 11 Maret 1983 diselenggarakan sidang umum MPR dan Soeharto terpilih serta Oemar Wira Hadi Kusuma terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
10.              Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)
1.                  Pelita IV menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin- mesin industri sendiri.
2.                  Hasil-hasil yang dicapai Pelita IV sebagai berikut:
1.                  Swasembada pangan
1.                  Tahun 1984 Indonesia berhasilmencapai swasembada beras.
2.                  Indonesia mendapat penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO).
3.                  Dalam pidatonya didepan konferensi FAO 14 November 1985 di Roma. Ia mengatakan bahwa selain bantuan pangan yang paling penting adalah kelancaran ekspor komoditas dari Negara membangun ke Negara industri.
4.                  Keluarga Berencana (KB)
1.                  Program KB merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2.                  Program KB telah berhasil menekan laju pertambahan penduduk secara nyata dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
3.                  Program imunisasi polio dengan memberikan vaksin kepada bayi dan anak di seluruh Indonesia.
4.                  Prinsip banyak anak banyak rezeki berubah menjadi keluarga kecil bahagia.
5.                  Presiden Soeharto di bidang kependudukan mendapatkan penghargaan tertinggi PBB.
6.                  Rumah untuk Keluarga
1.                  Rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sebagai tempat pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga.
2.                  Pada Pelita IV secara akumulatif ditingkatkan program pengembangan perumahan dan pemukiman di perkotaan.
3.                  Pada tahun 1987 di adakan pemilu dan berhasil membentuk MPR RI.
4.                  Pada tanggal 1-11 Maret 1988 diselenggarakan siding umum MPR dan berhasil menetapkan GBHN dan TAP No XI/MPR/1988, dan berhasil mengangkat Soeharto dan Soedarmono menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
5.                  Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)
1.                  Pelita V menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan peningkatan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang-barang ekspor.
2.                  Dalam bidang industri dititik beratkan pada peningkatan industri yang bersifat padat karya dan industri yang menghasilkan mesin sendiri.
3.                  Sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama di bidang ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang.
4.                  Sasaran yang dititik beratkan pada kekuatan industri yang di dukung oleh bidang pertanian.
5.                  Tahun 1993 diselenggarakan siding umum MPR tanggal 1-11 Maret, berhasil mengangkat Soeharto dan Tri Sutrisno sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
6.                  Pelita VI (1 April 1994-1 Maret 1999)
1.                  Pelita VI menitik beratkan pembangunan yang berkaitan dengan industry dan pertanian serta pembangunan kualitas SDM.
2.                  Pelita VI direncanakan berakhir hingga 31 Maret 1999, namun akhirnya kandas ditengah jalan yang diakibatkan oleh krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan pada tahun 1997.
3.                  Keberhasilan Presiden Soeharto dalam pembangunan nasional telah membawa dirinya menyandang gelar sebagai “Bapak Pembangunan”.
4.                  Keberhasilan pembangunan hanya menitik beratkan pada pembangunan fisik semata.
5.                  Pembangunan nasional pada masa orde baru juga menimbulkan sisi negative yang ditandai dengan munculnya gejala kroni kapitalisme yaitu istilah yang dirujuk pada kapitalis yang melingkari pemerintahan orde baru berdasarkan asas kekerabatan.
6.                  Munculnya ketidakmerataan ekonomi yang imbasnya dirasakan masyarakat terutama kelas menengah kebawah.
7.                  Meskipun munculnya dampak negative apa yang dihasilkan dari pembangunan nasional pada masa orde baru menjadi pondasi keberhasilan dalam mengukur mobilitas dan pertumbuhan kehidupan masyarakat.

8.                  Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi
1.                  Revolusi hijau dan dampaknya
1.                  Revolusi hijau adalah modernisasi di bidang pertanian yang ditandai dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru dibidang pertanian.
2.                  Tujuan revolusi hijau adalah mengubah petani gaya lama menjadi petani gaya baru (tradisional menjadi modern).
3.                  Intensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan hasil produksi pertanian dengan melakukan program panca usaha tani:
1.                  Pemilihan bibit unggul
2.                  Pengolahan tanah yang baik
3.                  Pemupukan yang cukup
4.                  Pengairan yang teratur
5.                  Pemberantasan hama
6.                  Ekstensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan hasil produksi pertanian dengan melakukan penambahan/perluasan areal pertanian.
7.                  Dampak revolusi hijau
1.                  Dampak positif
1.                  Hasil produksi meningkat
2.                  Kesejahteraan rakyat semakin meningkat
3.                  Dampak negatif
1.                  Hubungan antar lapisan terpisah
2.                  Timbulnya berlawanan kepentingan
3.                  Mengendornya sistem kekerabatan
4.                  Timbulnya ketegangan petani pada proses produksi pertanian
5.                  Menimbulkan kerusakan lahan pertanian dan menurunnya produksi pertanian
6.                  Meledaknya hama yang resisten
7.                  Hilangnya keragaman hayati
8.                  Industrialisasi dan dampaknya
1.                  Industrialisasi adalah fenomena modernisasi yang ditandai oleh pemikiran ekonomi rasional dengan membangun masyarakat dari suatu pola hidup agraris tradisional menuju masyarakat yang berpola hidup sektor industri.
2.                  Faktor-faktor pendukung industrialisasi
1.                  Rasionalitas
2.                  Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat didaerah khususnya kawasan industri.
3.                  Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan hasil-hasil industri papan maupun alat-alat kebutuhan hidup.
4.                  Dampak industrialisasi
1.                  Dampak positif
1.                  Pendapatan masyarakat meningkat
2.                  Kebutuhan masyarakat bertambah
3.                  Dampak negatif
1.                  Terjadinya urbanisasi dari desa ke kota
2.                  Meningkatnya jumlah penduduk di kota-kota besar
3.                  Tercemarnya air bersih di kota-kota besar
4.                  Terjadinya pencemaran udara, air dan tanah sebagai akibat dari proses indutri

5.                  Respon Masyarakat Indonesia terhadap Perubahan Dunia Kearah Globalisasi Dibidang Teknologi
1.                  Menurut Immanuel Richter, Globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan masyarakat sebelumnya terpencar - pencar dan terisolir kedalam saling ketergantungan.
2.                  Fenomena - fenomena Globalisasi sebagai berikut:
1.                  Homogenesasi:
Nilai – nilai budaya yang asliditinggalkan dengan nilai – nilai yang dipakai dan diproduksi diadopsi beramai – ramai. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang bersifat
2.                  Ketergantungan; kebanyakan negara–negara yang berkembang mengalami ketergantungan kepada negara – negara maju.
3.                  Keterbukaan dan integrasi; kemajuan dibidang teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan dunia semakin terbuka terintegrasi. Batas – batas wilayah tidak begitu penting bagi yang terbiasa yang memanfaatkan jasa komunikasi dan informasi.
4.                  Nama – nama legendaris diawal pembangunan internet di Indonesia 1992-1994, sebagai berikut:
1.                  RNS Ibrahim
2.                  Suryono Adi Sumarta
3.                  M.Iksan
4.                  Robi Subiato
5.                  Firman Siregar
6.                  Adi Indrianto
7.                  Ono Purbo

8.                  Tulisan – tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia sebagai berikut:
1.                  Jaringan komputer biaya murah menggunakan radio (kompas akhir tahun 1990 dan awal tahun 1991).
2.                  Artikel pendek di Majalah Elektronik Mahasiswa Elektro ITB tahun 1989.
3.                  Inspirasi tulisan – tulisan awal internet Indonesia berasal dari kegiatan di Radio amatir khususnya di Amatir Radio Club (ARC) ITB 1986.

4.                  Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
1.                  Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia
1.                  Upaya mengakhiri Konfrontasi Indonesia-Malaysia agar Indonesia mendapatkan kebali kepercayaan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi asing.
2.                  Tindakan yang dilakukan dalam rangka menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negeri yang agresif.
3.                  Konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir setelah Adam Malik menandatangani perjanjian Bangkok 11 Agustus 1966.
4.                  Isi perjanjian Bangkok yaitu Indonesia mengakui Malaysia sebagai suatu Negara.
5.                  Pembentukan ASEAN
1.                  Pada tanggal 18 Agustus 1967 dibentuk ASEAN.
2.                  Prakarsa pembenntukan ASEAN disampaikan oleh Indonesia.
3.                  Tujuan dibentuknya ASEAN untuk kerjasama dibidang ekonomi, sosial, budaya antar anggota ASEAN.
4.                  Stabilitas negara – negara anggota ASEAN sangatlah penting bagi kepentingan nasional Indonesia.
5.                  Keanggotaan ASEAN yaitu:
1.                  Indonesia (Adam Malik)
2.                  Malaysia (Tun Abdul Razak)
3.                  Filiphina (Narsisco Ramos)
4.                  Singapura (S.Rajaratnam)
5.                  Thailand (Thanat Khoman)

6.                  Konsep SEANWFZ
1.                  Tanggal 27 November diadakan konfrensi para mentri luar negeri ASEAN yang menghasilkan sebuah konsep yang menghendaki agar kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan damai, bebas dan netral yang dinamakan ZOPfAN.
2.                  Pemerintahan RI memperkenalkan doktrin ASEAN pada tahun 1993 yang sering disebut kawasan bebas senjata nuklir sebagai bagian dari Zopfan.
3.                  Indonesia berpendapat, bahwa pelaksanaan ASEAN akan memberikan izin terhadap Deklarasi Kula Lumpur 1971 mengenai konsep Zopfan.
4.                  Pemikiran Indonesia sesungguhnya merupakan refleksi dari keinginan Indonesia untuk memainkan peranan aktif dipanggung regional.
5.                  Doktrin Kuantan
1.                  Pada bulan Maret 1980 Presiden Soeharto bertemu dengan Perdana Mentri Malaysia Husein Omn yang menghasilkan Doktrin Kuantan.
2.                  Doktrin Kuantan menawarkan bantuan kepada Vietnam atas tekanan Cina terhadap Vietnam yang lebih mendekatkan Vietnam kepada Uni Soviet yang akan membahayakan keamanan regional.
3.                  Dengan bantuan negara – negara ASEAN diharapkan Vietnam akan menarik diri dari sekutunya di Uni Soviet sehingga stabilitas politik regional di Asia Tenggara dapat tercapai.
4.                  EAEG dan AFTA (East Asian Economic Grouping & Asean Free Trade Area)
1.                  Setelah Perdan Mentri Cina Lipeng berkunjung ke Malaysia Perdana Mentri Mahatir Muhammad mencetuskan ide pembentukan EAEG pada bulan Desember 1990.
2.                  Indonesia berkeberatan dalam konfrensi di Bali tanggal 3 Maret 1991.
3.                  Dalam konfrensi Presiden Soeharto menegaskan bahwa Indonesia tidak menginginkan suatu blok perdagangan yang tertutup.
4.                  Indonesia mengusulkan untuk mengganti istilah grouping menjadi caucus.
5.                  Malaysia menerima usulan Indonesia dan nama EAEG berubah menjadi EAEC (perdagangan).
6.                  Thailand mengusulkan AFTA yang mendapat dukungan dari Indonesia.
7.                  Dengan terbentuknya AFTA membuka kawasan Asia Tenggara mulai memasuki era perdagangan bebas.
8.                  Bagi Indonesia AFTA membuka peluang iklim investasi yang baik untuk mendukung proses pembangunan nasional.
9.                  Normalisasi hubungan RI dan RRC
1.                  Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan RRC jika Cina benar – benar bersahabat dan berhenti memberikan bantuan dan fasilitas terhadap para mantan pimpinan PKI.
2.                  Pada bulan November 1984 Menlu Muchtar Kusuma Atmadja mengumumkan kembali keinginan Indonesia untuk membuka kembali perdagangan langsung dengan Cina.
3.                  Menlu RRC Wuxyian mengatakan bahwa Cina telah berhenti mendukung PKI, dan pimpinan PKI telah meninggalkan Cina ke Eropa.
4.                  Awal tahun 1998 Presiden Soeharto memutuskan untuk menghadiri pemakaman Kaisar Jepang Hiro Hitto, dalam kunjungannya Soeharto mengatakan ada kemungkinan bagi Jakarta dan Beijing kembali hubungan diplomatik.
5.                  Pada tanggal 23 Februari 1989 Indonesia mengumumkan bahwa kaitan erat dengan keinginan Indonesia/Soeharto untuk memainkan peran dominan dalam politik dunia umumnya dan Asia Pasifik khususnya.
6.                  Rintisan menjadi ketua GNB
1.                  Pada tahun 1987 Presiden Soeharto mengutus wakil presiden Oemar Wira Hadi Kusuma untuk menghadiri KTT Non Blok di Zimbabwe, Afrika.
2.                  Dalam KTT Non Blok Indonesia menyampaikan keinginan untuk menjadi ketua GNB namun ditolak dengan alasan sebagai berikut:
1.                  Indonesia sangat pro barat
2.                  Invasi Indonesia – Timor Timur
3.                  Perwakilan Indonesia terhadap PLO untuk membuka kantornya di Indonesia (Jakarta)
4.                  Langkah – langkah yang ditempuh Indonesia untuk menjadi ketua GNB, sebagai berikut:
1.                  Normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC.
2.                  Kunjungan ke Uni Soviet merupakan kunjungan rasa terima kasih atas bantuan Uni Soviet kepada Indonesia, selama kampanye di Irian Barat Presiden Soeharto mengunjungi Leningrat dan Moskow dan tempat – tempat suci islam.
3.                  Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988, 1989 dan 1990 Indonesia menggagas suatu forum untuk mencari pemecahan atas masalah Kamboja. Pada bulan Oktober 1991 fakta perdamaian ditandatangani di Paris oleh Indonesia dan Paris.
4.                  Kerjasama ekonomi APEC
1.                  Pada awalnya Indonesia memiliki keberatan terhadap APEC.
2.                  Setelah perang dingin Indonesia mengubah pandangan terhadap APEC.
3.                  Setelah Presiden Soeharto menghadiri undangan Bill Clinton dalam pertemuan Seatle Indonesia mulanya enggan membuka pasar negrinya, sekarang Indonesia sebagai penganjur konsep perdagangan bebas.
4.                  Faktor – faktor yang mendorong perubahan sikap Indonesia terhadap APEC sebagai berikut:
1.                  Ditunjukkan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC.
2.                  Kekhawatiran Indonesia akan tertinggal oleh Thailand, Vietnam, dan India dalam mendapatkan investasi asing.
3.                  Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC, menjadi ketua GNB 10 tahun 1992 akan memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin terkenal.
4.                  Dalam pertemuan APEC di Bogor Indonesia mengusulkan perdagangan bebas di kawasan asia pasifik, sebagai berikut:
1.                  Perdagangan bebas untuk negara – negara maju berlaku tahun 2010.
2.                  Perdagangan bebas untuk negara – negara berkembang berlaku tahun 2020.
3.                  Pasukan Indonesia ke Bosnia
1.                  Masyarakat Kristen Serbia menghancurkan masyarakat Islam Bosnia yang disebut Serbia sebagai Agresor (Yugoslavia).
2.                  Indonesia selaku ketua GNB tidak sepakat untuk mengaitkan GNB dengan dasar – dasar Islam dan menolak mengirimkan pasukan perdamaian ke Bosnia.
3.                  Presiden Soeharto sedeng membangun profil internasional tingkat tinggi dan menanggapi perasaan masyarakat dalam negri terhadap penderitaan muslim Bosnia.
4.                  Presiden melakukan kunjungan ke Bosnia dan mengirim pasukan penjaga perdamaian.
5.                  Dalam menghadapi kasus Perang Bosnia Indonesia menampilkan politik luar negri yang bijak ini dilakukan Indonesia selaku ketua GNB.































BAB II
REFORMASI DI INDONESIA

1.                  Faktor – faktor Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
2.                  Kronologis Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru
3.                  Masa Kepemimpinan BJ. Habibie
4.                  Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wachid
5.                  Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
6.                  Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
7.                  Dampak Reformasi dalam Kehidupan Masyarakat
8.                  Lembaga – lembaga Baru pada Masa Reformasi

Penjelasan
1.                  Faktor – faktor Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
1.                  Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997.
2.                  Timbulnya krisis moekonomi akibat dari krisis moneter.
3.                  Munculnya praktek KKN dan monopoli ekonomi dalam pembangunan ekonomi Indonesia (kroni kapitalisme).
4.                  Timbulnya krisis multi dimensi akibat dari krisis moneter dan ekonomi.

5.                  Kronologis Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru
1.                  Pada bulan Maret 1998 Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden, dalam pemulihan ekonomi di Indonesia tidak menimbulkan dampak positif, bahkan memperparah gejolak krisis.
2.                  Krisis ekonomi mengundang munculnya gelombang aksi mahasiswa dengan menyuarakan tuntutan gerakan reformasi, sebagai berikut:
1.                  Bubarkan orde baru dan Golkar
2.                  Hapuskan Dwi F ungsi ABRI
3.                  Hapuskan KKN
4.                  Tegakkan supremasi hokum, HAM, dan demokrasi
5.                  Tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa sebagai berikut:
1.                  Elang Mulia Lesmana
2.                  Heri Hartanto
3.                  Hendriawan Sie
4.                  Hafidin Royan
5.                  Tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan Solo, kemudian Presiden Soeharto memutuskan kembali ke Indonesiadari menghadiri pertemuan G15 di Mesir.
6.                  Tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi bertambah besar hampir di berbagai kota di Indonesia dengan menduduki gedung DPR.
7.                  Tanggal 18 Mei 1998 ketua DPR MPR Harmoko mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya.
8.                  Tanggal 19 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan akan membentuk komite reformasi dan segera mengadakan pemilu.
9.                  Tanggal 20 Mei 1998 ketua DPR MPR Harmoko memutuskan agar menggelar siding istimewa jika Presiden tidak mengundurkan diri.
10.              Tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta jam 09.05 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI.

11.              Masa Kepemimpinan BJ. Habibie
1.                  Tanggal 21 Mei 1998 BJ. Habibie diambil sumpah menjadi Presiden RI.
2.                  Tanggal 10-13 November 1998 diadakan siding istimewa yang menghasilkan 12 ketetapan sebagai berikut:
1.                  TAP No. VII/MPR/1998 tentang perubahan tata tertib MPR.
2.                  TAP No. VIII/MPR/1998 tentang referendum.
3.                  TAP No. IX/MPR/1998 tentang pencabutan TAP No II/MPR/1998 mengenai GBHN.
4.                  TAP No. X/MPR/1998 tentang pokok – pokok reformasi pembangunan dan haluan Negara.
5.                  TAP No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
6.                  TAP No. XII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP No IV/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus presiden/mandataris MPR dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.
7.                  TAP No. XIII/MPR/1998 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden RI.
8.                  TAP No. XIV/MPR/1998 tentang perubahan dan penambahan TAP No III/MPR/1998 tentang pemilu.
9.                  TAP No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI.
10.              TAP No. XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
11.              TAP No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
12.              TAP No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP No II/MPR/1978 tentang P4 (Ekaprasetya Pancakarsa)
13.              Ketetapan MPR 1998 yang memperlihatkan tuntutan reformasi ialah sebagai berikut:
1.                  TAP No. VIII/MPR/1998 tentang referendum.
2.                  TAP No. XII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP No II/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus presiden/mandataris MPR dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.
3.                  TAP No. XIII/MPR/1998 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden RI.
4.                  TAP No. XIV/MPR/1998 tentang pemilu.
5.                  Tanggal 7 Juni 1999 diselenggarakan pemilu yang diikuti 14 parpol dengan parpol pemenang sebagai berikut:
1.                  PDIP memperoleh suara 33,74%
2.                  Golkar memperoleh suara 22,44%
3.                  PKB memperoleh suara 12,61%
4.                  PPP memperoleh suara 10,71%
5.                  PAN memperoleh suara 7,12%
6.                  Tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil memilih Abdurrahman Wachid sebagai Presiden RI ke-4.

7.                  Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wachid
1.                  Tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wachid diambil sumpah sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden.
2.                  Persoalan – persoalan yang dihadapi Abdurrahman Wachid sebagai berikut:
1.                  Masalah KKN
2.                  Masalah penegakan hokum
3.                  Masalah pemulihan ekonomi
4.                  Masalah penyehatan perbankan
5.                  Masalah kinerja BUMN
6.                  Masalah Jaringan Pengamanan Sosial (JPS)
7.                  Masalah konflik antar umat beragama
8.                  Kebijakan yang diambil presiden sangat kontrofersial, sebagai berikut:
1.                  Pemberhentian Kapolri Jendral (Pol) Roesmahadi
2.                  Pemberhentian Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat
3.                  Pemberhentian Wiranto sebagai Menko Polkam
4.                  Pengumuman adanya menteri-menteri kabinet persatuan nasional yang terlibat KKN
5.                  Presiden Abdurrahman Wachid menyetujui nama Irian Jaya diganti Papua dan menyetujui pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera papua.
6.                  Berkembangnya pendapat bahwa kebijakan presiden dianggap berjalan sendiri tanpa mentaati aturan ketatanegaraan.
7.                  Munculnya kasus Bruneigate yang mengakibatkan turunnya kredibilitas rakyat terhadap Presiden.
8.                  Konflik antara pihak eksekutif dan legislative dipicu oleh skandal Bruneigate dan pengangkatan Kapolri tanpa persetujuan DPR RI.
9.                  Tanggal 1 Februari 2001 DPR mengeluarkan memorandum I untuk Presiden dan tanggal 30 Maret 2001 DPR mengeluarkan memorandum II.
10.              Dalam laporan pertanggung jawaban Presiden mengeluarkan maklumat yang isinya:
1.                  Pembekuan MPR/DPR
2.                  Pembekuan Partai Golkar
3.                  Mengembalikan Kedaulatan Ketatanegaraan Rakyat
4.                  Tanggal 23 Juli 2001 diselenggarakan siding istimewa yang hasilnya:
1.                  Presiden telah melanggar TAP No. VII/MPR/2000
2.                  Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden RI
3.                  Memilih Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI

4.                  Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
1.                  Tanggal 23 Juli 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden RI.
2.                  Beberapa kebijakan Presiden Megawati Soekarno Putri, sebagai berikut:
1.                  Privatisasi BUMN
2.                  Penundaan pembayaran hutang
3.                  Memperbaiki kinerja ekspor
4.                  Tahun 2004 dilaksanakan pemilu tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai.
5.                  Tanggal 5 Juli 2004 diselenggarakan pilpres putaran I yang diikuti 5 calon pasangan, sebagai berikut:
1.                  Megawati-Hasyim Musadi (PDIP)
2.                  Wiranto-Sholahudin Wahid (Golkar)
3.                  Amien Rais-Siswono Yudhohusodo (PAN)
4.                  Hamzah Haz-Agum Gumelar (PPP)
5.                  Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (Demokrat)
6.                  Tanggal 20 September 2004 dilaksanakan pilpres putaran II yang diikuti 2 pasangan, sebagai berikut:
1.                  Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
2.                  Megawati-Hasyim Musadi
3.                  Dalam pilpres putaran II dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

4.                  Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
1.                  Tanggal 20 Oktober 2004 Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden.
2.                  Kebijakan-kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai berikut:
1.                  Untuk APBN 2005 Presiden SBY menambah utang ke GCI sebesar US $ 3.4 milyar untuk menutup separuh difisit anggaran.
2.                  Seratus hari pertama banyak menekan program ekonomi makro dari pada program peningkatan ekspor.
3.                  Muncul gagasan menaikkan harga BBM yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang miskin dengan naik rata-rata 40% untuk mneutupi deficit anggaran 2005 serta menaikkan harga elpiji.
4.                  Perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur yang besar dan menciptakan lapangan kerja baru.
5.                  Memperkenalkan pembangunan jalan tol serta sejuta rumah dalam 5 tahun.
6.                  Mengandalkan pembangunan infrastruktur misal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengundang investor dengan janji memperbaiki iklim investasi.
7.                  Meningkatkan kampanye anti korupsi, mengeluarkan Keppres percepatan penindakan korupsi dengan tindakan konkret.
8.                  Mengusut dan menahan ratusan tersangka korupsi di daerah dan menusakambangkan para koruptor.
9.                  Dalam jangka 3 tahun menertibkan bisnis yang dikelola TNI. Dalam persoalan Aceh memperpanjang status darurat sipil, mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui mediator Cisis Management Intiative pimpinan Martti Athisari.
10.              Dalam tragedi gempa dan tsunami di Aceh pemerintah memutuskan sabagai hari berkabung nasional dalam 3 hari.

11.              Dampak Reformasi dalam Kehidupan Masyarakat
1.                  Reformasi adalah perubahan terhadap nilai-nilai yang mendasari kinerja sistem pemerintahan. Reformasi di Indonesia yang ditopang oleh pilar-pilar penegakan supremasi hokum, HAM, dan demokrasi.
2.                  Hasil amandemen UUD 1945 oleh MPR hasil pemilu 1999, sebagai berikut:
1.                  Hasil amandemen UUD 1945 pasal 2 dan 3 telah membuat MPR tidak lagi memiliki wewenang, sebagai berikut:
1.                  Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.
2.                  MPR tidak bertugas lagi menyusun GBHN.
3.                  MPR terdiri dari DPR dan DPD.
4.                  Hasil amandemen UUD 1945 pasal 20 telah menempatkan DPR pemegang supremasi hukum tanpa ada yang menghalanginya.
5.                  Hasil amandemen UUD 1945 pasal 6A tentang pelaksanaan pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang menimbulkan dampak positif dan negatif.
6.                  Orde reformasi telah menghasilkan Undang-undang No.22 tahun 1999 tetang otonomi daerah yang disebutkan bahwa 12 mil wilayah perairan dari garis pantai ialah milik provinsi dan 4 milik daerah tingkat II. Telah menghasilkan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan pusat dan daerah.
7.                  Dwi fungsi ABRI dilakukan pencabutan dengan penghapusan wakil TNI dan Polri di DPR MPR.
8.                  Orde reformasi adalah era keterbukaan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat terhadap perkembangan politik maupun kritik terhadap kinerja aparat Negara.
9.                  Reformasi yang berlebihan telah menimbulkan bahaya disentegrasi nasional, sebagai berikut:
1.                  Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
1.                  Pada tanggal 4 Desember 1976 diproklamasikan berdirinya GAM dibawah pimpinan Teuku Hasan Tiro.
2.                  Latar belakang keinginan Aceh dari NKRI adalah ketidakpuasan masyarakat Aceh dan GAM terhadap pemerintah RI serta rakyat Aceh merasa kecewa Aceh hanya dijadikan daerah eksploitasi SDA.
3.                  Tanggal 28 Januari 2005 pemerintah RI dan GAM mengadakan perundingan di Helsinki (Finlandia) dengan fasilitas Crisis Management Intiative dibawah pimpinan Martti Athisari.
4.                  Tanggal 15 Agustus 2005 diadakan penandatanganan nota kesepakatan RI dan GAM oleh Hamid Awaluddin (RI) dan Malik Mahmud (GAM).
5.                  Isi nota kesepakatan, sebagai berikut:
1.                  Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh
2.                  Hak Asasi Manusia
3.                  Pengaturan keamanan
4.                  Amnesti dan Renegrasi kedalam masyarakat
5.                  Pembentukan misi monitoring Aceh
6.                  Penyelesaian perselisihan
7.                  Organisasi Papua Merdeka (OPM)
1.                  Tahun 1977 diumumkan pembentukan pemerintahan Papua Barat yang Merdeka.
2.                  Tahun 1977-1978 OPM melancarkan serangan terhadap perusahaan Freeport.
3.                  Tahun 1989 OPM mengalami kelelahan.
4.                  Tahun 1994 terjadi konflik antara OPM dan RI.
5.                  Setelah reformasi OPM memperkeras tuntutannya untuk kemerdekaan Irian Jaya.
6.                  Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wachid menyetujui nama Irian Jaya diganti Papua dan menyetujui pengibaran bendera bintang kejora dibawah pimpinan Theis Hiyo Eluay.
7.                  Latar belakang pemisahan Irian Jaya adalah rakyat Irian Jaya diperlakukan tidak adil oleh pemerintah RI dan merasa bahwa rakyat Irian Jaya dianggap sebagai warga Negara nomor 2 dan eksploitasi SDA yang mneguntungkan orang-orang luar.
8.                  Peledakan Bom
1.                  Tahun 1999 peledakan bom di Masjid Istiqlal.
2.                  Agustus tahun 2000 peledakan di Kedubes Filiphina.
3.                  Desember tahun 2000 peledakan di Gereja pada malam natal dan di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ).
4.                  Agustus 2001 peledakan di Atrium Senen.
5.                  Tanggal 12 Oktober 2002 peledakan bom di Kuta, Bali (Paady’s Club dan Sari Club), yang menelan korban 186 tewas dan 300 luka-luka.
6.                  Pelaku peledakan bom di Bali, sebagai berikut:
1.                  Ali Gufron
2.                  Ali Imron
3.                  Imam Samudra
4.                  Amrozi
5.                  Peledakan bom diberbagai tempat di Indonesia diduga ada hubungannya dengan Osama bin Ladin.
6.                  Tanggal 5 Agustus 2003 peledakan bom di Hotel J.W.Marriott Jakarta.
7.                  Tanggal 9 September 2004 peledakan bom di Kedubes Australia yang dikenal dengan peristiwa bom kuningan, yang menjadi aktor intelektual, sebagai berikut:
1.                  Dr. Azhzri Husein
2.                  Noordin M. Top.
3.                  Kerusuhan SARA
1.                  Ketika reformasi berjalan muncul konflik SARA (Suku, Agama, Ras, maupun Golongan) diberbagai daerah di Indonesia.
2.                  Konflik SARA disebabkan oleh pembangunan di masa orde baru yang salah menrapkan kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
3.                  Berbagai konflik SARA di Indonesia, sebagai berikut:
1.                  Konflik Ambon
2.                  Konflik Poso
3.                  Konflik Sambas, Kalimantan Barat
4.                  Konflik Sampit, Kalimantan Tengah

5.                  Lembaga – lembaga Baru pada Masa Reformasi
1.                  Konflik Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2.                  Mahkamah Konstitusi (MK)
3.                  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4.                  Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Penjelasan
1.                  Konflik Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
1.                  Komnas HAM merupakan lembaga perlindungan HAM yang memiliki ruang lingkup nasional.
2.                  Tujuan Komnas HAM adalah perlindungan, penegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia.
3.                  Dasar pembentukan Komnas HAM Keputusan Presiden No.50 tahun 1993.
4.                  Undang-undang No.39 mengatur tentang HAM.

5.                  Mahkamah Konstitusi (MK)
1.                  Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2.                  Dalam UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.
3.                  Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi disetujui oleh MPR, DPR dan Pemerintah pada tanggal 13 Agustus 2003.
4.                  Ketua mahkamah konstitusi yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddque, S.H.

5.                  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1.                  KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003.
2.                  Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.
3.                  KPK dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki.
4.                  Beberapa kasus korupsi, sebagai berikut:
1.                  Dugaan korupsi pengadaan helikopter dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
2.                  Kasus penyuapan anggota KPU Mulyana W. Kusumah.
3.                  Kasus penyuapan hakim agung MA dalam perkara Probosutedjo dengan Harirni Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, dan Triyadi.

4.                  Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
1.                  DPD adalah lembaga negara dalam sistem kewarganegaraan RI yang merupakan wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilu.
2.                  Dalam sidang tahunan MPR bulan November 2001 diputuskan perubahan terhadap UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar konstitusional lahirnya DPD.
3.                  Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang.
4.                  Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun.
5.                  Tugas dan wewenang DPD, sebagai berikut:
1.                  Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, sebagai berikut:
1.                  Hubungan pusat dengan daerah
2.                  Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
3.                  Pengelolaan SDA dan SDE lainnya
4.                  Pertimbangan keuangan pusat dan daerah
5.                  Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU Pajak pendidikan dan agama.
6.                  Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan BPK.
7.                  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.
8.                  Penerimaan hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membantu DPR tentang RUU APBN.




















Post a Comment for "RESUME SEJARAH KELAS XII"